Foto pribadi, Nikasius Meki

KETAPANG - Perwakilan perkumpulan SAMPAN, organisasi yang bergerak peduli lingkungan hidup, menuturkan pemerintah daerah perlu melibatkan seluruh pihak dalam pembahasan kebijakan reklamasi bekas area tambang. Menurutnya, hingga saat ini proses reklamasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Ketapang cendrung tidak transparan dan tidak partisipatif.
Pasalnya, saat dilakukannya workshop bersama Pemerintah daerah dan LSM peduli lingkungan, didapati banyak persoalan sosial dan lingkungan paska operasi pertambangan tak terselesaikan ditengah masyarakat. "Artinya, perlu adanya kebijakan daerah tentang reklamasi agar reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan betul-betul serius dilakukan.
Dan, harapannyasemua pihak juga dapat dilibatkan ketika membahas aturan tersebut agar ini bisa menjadi kepentingan kita bersama. Minggu (3/11/2013) Dalam workshop yang bertema mendorong inisiatif kebijakan daerah tentang reklamasi pasca tambang pada 30 oktober lalu tersebut juga terungkap masih bannyak tata kelola pertambangan yang belum optimal membuat banyaknya pelanggaran terhadap aturan reklamasi oleh perusahaan pemegang ijin.
Kita ingin mendorong pemerintah daerah membuat aturan yang mengatur tata kelola yang optimal di sektor reklamasi pasca tambang, sehingga mendorong kurangnya pelanggaran yang terjadi dilapangan," tukasnya. Sumber berita:

http://pontianak.tribunnews.com/2013/11/03/sampan-desak-pemkab-kelola-eks-tambang